09 January 2013

Peran Vegetasi dalam Pengendalian Erosi dan Longsor

Pengendalian erosi dan gerakan tanah dengan daur air sering merupakan satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan. Akhir-akhir ini masyarakat semakin banyak menopangkan harapan pada vegetasi untuk mengatasi masalah pengendalian daur air dan longsor lahan (Sri Astuti Soedjoko, 2003). Peran vegetasi dalam pengendalian longsor lahan antara lain  sebagai evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, lengas tanah air di bawah dan di atas permukaan, Pusposutarjo (1984) menjelaskan bahwa  sifat   vegetasi  yang  dapat berperan seperti hutan dalam pengendalian daur air adalah :
  • Sifatnya dinamik tergantung pada waktu
  • Nilai perannya ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutan (vegetasi)
  • Perlu disadari bahwa peran hutan dalam pengendalian daur air maupun dalam pengendalian longsor lahan untuk suatu keadaan ekosistem hutan tertentu dibatasi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi (bentang lahan).
Peran vegetasi tersebut keberadaannya dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu faktor iklim dan faktor fisiografi.
a.  Faktor Iklim 
Faktor iklim yang meliputi sifat-sifat umum iklim daerah/wilayah yaitu meliputi lamanya penyinaran matahari, suhu, curah hujan, daya penguapan udara dan angin.
b.  Faktor Fisiografi
Faktor Fosiografi adalah faktor-faktor yang ditimbulkan oleh susunan dan perilaku permukaan bumi, seperti kemiringan, ketinggian, proses-proses geodinamika (sedimentasi dan erosi) dan keadaan geologi. Faktor fisiografi yang ekstrim cenderung akan menciptakan iklim yang ekstrim pula, sebagai contoh pada daerah puncak pegunungan akan berbeda dengan pada daerah lereng dan lembah. Hal ini akan berpengaruh pada tipe vegetasi yang ada. Faktor fisiografi akan berpengaruh terhadap iklim mikro wilayah, yang akan mempengaruhi tipe vegetasi yang ada juga. Disamping itu perbedaan jenis tanah sering mempengaruhi tipe vegetasi walaupun dalam iklim yang sama (Nicholas Polunin, 1960).
Menurut Stocking (1988), dalam Paimin (2005) bahwa tanah dan vegetasi mengalami proses interaktif yang berpengaruh terhadap limpasan air permukaan maupun erosi, proses tersebut meliputi :
  • pengikatan tanah secara fisis oleh akar serta elektrokhemis dan nutrien antara akar dan tanah
  • penahanan tetes air hujan dan air limpasan oleh serasah organik
  • peningkatan infiltrasi di sepanjang daerah perakaran
  • peningkatan bahan organik ke dalam tanah, sehingga struktur tanah dan kualitas penahanan air (water holding) lebih baik
  • peningkatan aktivitas biologi di dalam tanah sehingga struktur tanah lebih baik
Pengaruh vegetasi pada kestabilan lereng
Vegetasi sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng, yaitu yang disebabkan oleh angin yang menerpa vegetasi pada lereng akan berpengaruh mengurangi faktor keamanan lereng, yaitu pada kondisi angin dapat menumbangkan pohon-pohon.
Pengaruh yang lain dari vegetasi adalah pada penambahan beban lereng, menambah tekanan geser, gaya mendorong atau gaya menahan. Beban tanaman / vegetasi tersebut akan menambah kemantapan lereng pada sudut lereng sekitar 34 derajat atau kurang, sedang untuk sudut yang lebih besar maka beban tanaman akan mengganggu kestabilan lereng. Sistem perakaran dari tanaman akan dapat menambah kohesi yang akan menghambat terjadinya longsor (Shelby, 1990), lihat Gambar dibawah. Vegetasi akan memodifikasi kandungan air dalam tanah dengan menurunkan muka air tanah akibat adanya evapotranspirasi, sehingga dapat menunda tingkat kejenuhan air tanah. Dengan demikian akan menambah kemantapan lereng (Grenenway, 1987 dalam Sudarsono 2003). 
Disamping itu vegetasi akan menghasilkan seresah yang akan menjaga kelembaban tanah, sehingga pembentukan retakan pada tanah dapat terkendali. Dengan berkurangnya retakan pada tanah lempungan maka air yang masuk menjadi berkurang dengan demikian lereng menjadi lebih stabil.
Pengaruh vegetasi pada hidrologi lereng
Tutupan lahan oleh vegetasi dengan segala bentuknya dapat mempengaruhi aliran air pada suatu lereng. Tutupan vegetasi tersebut dapat berupa hutan alami, vegetasi yang dibudidayakan, vegetasi sebagai tanaman pagar, atau vegetasi monokultur (misalnya hutan tanaman industri). 
Pengaruh vegetasi pada hidrologi lereng adalah sebagai berikut :
  • Menghalangi air hujan agar tidak jatuh langsung di permukaan tanah, sehingga kekuatan untuk menghancurkan tanah dapat dikurangi.
  • Menghambat aliran permukaan dan memperbanyak air infiltrasi.
  • Penyerapan air kedalam tanah diperkuat oleh transpirasi (penguapan) melalui vegetasi
Sumber : Shelby, 1990


Gambar.   Pengaruh Vegetasi pada kestabilan lereng

Pemilihan jenis vegetasi 
Pemilihan jenis vegetasi dalam upaya mengurangi erosi dan longsor lahan merupakan hal yang sangat penting terutama pada lahan dengan fungsi budidaya yang mempunyai tingkat kerawanan erosi dan longsor tinggi, sehingga dalam pemanfaatan lahan dapat seimbang antara fungsi budidaya dan fungsi konservasi. Oleh karena itu dalam kerangka pembangunan wilayah yang berkelanjutan tanaman untuk konservasi harus mampu memberikan banyak manfaat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis.
Kriteria pemilihan vegetasi antara lain :
  • Pilih vegetasi berakar dalam, pertumbuhan cepat dan tajuk tidak besar dengan kapasitas evapotranspirasi tinggi misalnya Eucalyptus
  • Penanaman vegetasi tanaman keras yang ringan dengan perakaran intersif dan dalam, seperti sengon, lamtoro. 
  • Untuk lereng dengan sudut lereng > 34 derajat, tanaman/vegetasi tegakan batang yang sangat tinggi dan bertajuk lebat  tidak dianjurkan, karena berat dari tanaman akan mengganggu kestabilan lereng.
  • Di bagian kaki/lereng bawah ditanami jenis pohon berakar dan batang kuat seperti jati
  • Penanaman rumput pada tebing-tebing jalan, terutama pada tebing-tebing baru.
  • Pilih tanaman seperti kriteria diatas dan lihat potensi ekonominya.
Setelah jenis tanaman sudah dipilih tinggal bagaimana kita menanamnya, utamakan menanam dengan jenis tanaman yang beragam, dengan strata tajuk yang bagus. Pilihan perpaduan antara tanaman keras/kayu, perdu dan rumput-rumputan merupakan pilihan yang ideal.


Pertimbangan Potensi Bencana dalam Pengembangan Wilayah
Potensi bencana merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan wilayah, terutama diperlukan dalam proses penyusunan tata ruang baik pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Pedoman Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan, untuk keperluan perencanaan wilayah dan kota pada tingkat nasional perlu disusun suatu “kriteria nasional” untuk kawasan rawan bencana, khususnya yang berkaitan dengan kawasan rawan bencana:
a. yang mutlak “harus” dihindari untuk pemanfataan apapun 
b. yang masih dapat dikembangkan (bergradasi dengan memanfaatkan konsep mitigasi).
Berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990, bahwa kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung yang perlu dijaga untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor. Sebagai salah satu upaya pengendalian kawasan lindung, maka pada kawasan rawan bencana dilarang melakukan budidaya kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. 
Hal tersebut sangat penting, sehingga seluruh proses dan prosedur penataan ruang wilayah dan kota di Indonesia harus mempertimbangkan aspek kebencanaan. Pertimbangan tersebut sebagai upaya untuk mencegah atau paling tidak meminimalkan korban yang diakibatkan oleh adanya bencana (Karnawati, 2003).
Selanjutnya Karnawati berpendapat bahwa dalam manajemen bencana alam gerakan tanah / longsor perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  • Memahami fenomena gerakan tanah, yang menyangkut jenis dan mekanisme terjadinya, penyebabnya, dan pemicu terjadinya
  • Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam manajemen
  • Identifikasi akar permasalahan yang mendorong terjadinya penyebab bencana
  • Penetapan strategi, sistem dan unsur pelaksana manajemen
  • Penetapan program manajemen, prioritas dan jangka waktu pencapaiannya.
Sistem manajemen bencana dikelompokan ke dalam beberapa tahap, yaitu :
a. Tahap preferensi (pencegahan)
Dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk meminimalilkan potensi terjadinya bencana, serta mencegah atau meminimalkan resiko yang terjadi akibat bencana tersebut. Sebagai contoh bahwa bencana longsor dapat dicegah atau paling tidak diminimalkan kemungkinan terjadinya apabila faktor-faktor penyebab da pemicunya dapat dikontrol / dikendalikan, seperti tata guna lahan dan vegetasi penutup.
b. Tahap kesiapsiagaan
Merupakan tahap menjelang terjadinya bencana, seperti dalam bencana longsor maka tahapan ini dilakukan pada akhir musim kemarau sampai awal musim penghujan, karena bencana longsor biasanya terjadi pada saat tanah mulai jenuh air, yaitu pada pertengahan sampai akhir musim penghujan (Karnawati, 2003).
c. Tahap penanggulangan (pasca bencana)
Merupakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam tahapan ini perlu dilakukan up-dating pemetaan dan inventarisasi bencana serta mengkaji penyebab dan mekanisme terjadinya bencana, sehingga dapat diketahui zona-zona baru yang rawan bencana yang sangat diperlukan dalam menyusun rencana tata ruang pasca bencana.
Tahap-tahap dalam manajemen bencana ini tidak berhenti pada tahap penanggulangan, tetapi merupakan siklus balik yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena kejadian bencana alam geologi merupakan suatu siklus yang akan mengalami pengulangan secara periodik. Untuk bencana longsor dan banjir siklus pengulangan relatif lebih mudah untuk diidentifikasi, yaitu umumnya terjadi pada saat musim hujan. Namun untuk bencana gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami memerlukan kajian yanag lebih sulit, karena kejadiannya tidak dapat dideteksi dari pergantian musim.
Pertimbangan potensi bencana longsor pada tingkat kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota dan pengambilan keputusan terhadap pengajuan rencana pembangunan. Dimana tujuan mempertimbangkan potensi rawan longsor selama tahap perencanaan pembangunan berdasarkan Pedoman Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan adalah: 
  1. Meminimalisir resiko dan pengaruh potensi rawan longsor pada kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
  2. Memastikan bahwa berbagai jenis pembangunan tidak harus dilakukan di lokasi potensi rawa longsor tanpa tindakan pengamanan yang memadai;
  3. Mengembalikan fungsi lahan rawan longsor, bila memungkinkan, menjadi tanah yang produktif; dan
  4. Membantu pengamanan masyarakat dan investasi swasta melalui kompensasi yang sesuai atas kondisi lokasi tanah dan tindakan pencegahan yang diperlukan.

20 December 2012

pelatihan SIG di bappeda




Pelatihan sistem informasi geografi di bappeda kabupaten wonosobo
Published with Blogger-droid v2.0.9

09 October 2012

ZONASI KESESUAIAN VEGETASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KAWASAN DIENG


Kawasan Dieng merupakan suatu kawasan yang terbentuk akibat adanya aktivitas gunung api, sehingga keberadaan tanah di Kawasan Dieng merupakan tanah yang sangat subur. Dan karena kesuburannya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, sehingga pemanfaatan ini secara tidak disadari sering mengancam kesetabilan lereng yang akan berakibat terjadinya erosi dan longsor sehingga terjadi degradasi lingkungan.
Berdasarkan karakteristik seperti diuraikan di atas, dan dengan ditambah adanya kondisi morfologi dan geologi yang ada maka secara umum Kawasan Dieng memiliki potensi adanya erosi yang sangat intensif. Selain karena pengaruh alam, juga dipicu oleh aktivitas manusia berupa penebangan hutan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Berkaitan dengan permasalahan di atas maka perlu adanya suatu upaya bagaimana pemanfaatan lahan dapat menyeimbangkan antara konservasi lahan terhadap erosi  dengan manfaat ekonomi dari lahan tersebut. Karena dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi cenderung mengalahkan kepentingan pengelolaan (konservasi) lingkungan hidup,. Jadi tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang tetap mengupayakan lahan (bertani) di Kawasan Dieng pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan curam bahkan terjal sampai puncak-puncak bukit dengan tanaman semusim (hortikultura), karena lahan di tempat itu dianggap memiliki nilai ekonomis, keterpaksaan membudidayakan di daerah tersebut tidak terlepas dari aspek kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan melupakan aspek ekologisnya. Kendati demikian, bukan berarti daerah tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Daerah dengan kemiringan curam dapat dimanfaatkan walaupun secara terbatas, artinya dalam membangun daerah tersebut perlu melihat aspek ekologinya dan mengupayakan langkah-langkah pelestarian lingkungannya.
Erosi merupakan faktor penghambat dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah di Kawasan Dieng, namun disisi lain masyarakat memerlukan lahan tersebut dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, bagaimana pemanfaatan lahan tersebut dapat menyeimbangkan antara konservasi lahan dan manfaat ekonomi dari lahan dimaksud.
Permasalahan yang dapat dijumpai di Kawasan Dieng, antara lain :

  • Kawasan Dieng merupakan wilayah strategis sebagai kawasan konservasi,  namun demikian untuk pengembangan wilayah perlu adanya pemanfaatan lahan untuk budidaya sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat daerah itu secara langsung
  • Aspek Fisik Dasar Kawasan Dieng dengan melihat kondisi morfologi (bentuk lahan dan kelerengan) dan geologis serta aspek curah hujan merupakan wilayah yang memiliki resiko terjadinya erosi dan longsor yang tinggi.
  • Berdasarkan aspek pemanfaatan lahan, lahan pertanian dengan tanaman semusim mendominasi pemanfaatan lahan di Kawasan Dieng.

Kawasan Dieng secara morfologis merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan cukup bervariasi dari landai sampai sangat curam yang secara alamiah cenderung untuk mudah mengalami penurunan kualitas lingkungan apabila pengelolaan atau pemanfaatan lahannya kurang hati-hati. Salah satu fenomena penyebab menurunnya kualitas lingkungan adalah kerusakan lahan, yang dapat disebabkan oleh faktor karakteristik geologi, tanah, morfologi dan curah hujan.
Curah hujan dengan intensitas yang tinggi merupakan sumber energi terjadinya proses-proses alam yang dapat menimbulkan kerusakan lahan, seperti erosi. Proses erosi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hujan saja, namun juga dipengaruhi oleh kelerengan, geologi dan tanah serta pola pemanfaatan lahan (baca : ulah manusia). Dalam pengendalian erosi dikenal dengan beberapa metode, salah satunya adalah dengan vegetasi / tumbuhan. Penerapan metode ini adalah dalam upaya untuk mengatur suatu kondisi yang seimbang antara konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat secara obyektif, karena produktifitas lahan akan tergantung pada bagaimana lahan tersebut sepenuhnya digunakan dan dikelola, oleh karena itu pengelolaannya harus disesuaikan antara aspek ekologi dengan kebutuhan masyarakat / aspek ekonomi.

  • Identifikasi karakteristik fisik wilayah kajian.
  • Identifikasi potensi dan kendala dalam pemanfatan ruang.
  • Identifikasi kawasan rawan bencana erosi dan longsor.
  • Identifikasi kondisi guna lahan eksisting dan kecenderungan pengaruhnya terhadap erosi dan longsor.
  • Identifikasi pengaruh vegetasi terhadap erosi dan longsor
  • Analisis kerentanan erosi dan longsor, untuk menentukan tingkat bahaya wilayah terhadap erosi dan longsor.
  • Analisis kesesuaian vegetasi dalam dalam kerangka mengurangi kerentanan wilayah terhadap erosi dan longsor.




Dengan mengacu  (penerapan) konsep seperti diatas diharapkan dapat sejalan  dan mendukung Program Pemulihan Dieng, dan mengemban Visi ”Mengembalikan Fungsi Lindung Kawasan Tanpa Mengabaikan Aspek Sosial Budaya Masyarakat” 

26 April 2012

Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Peraturan Bersama  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi  Penanaman Modal NOMOR : 18 TAHUN 2009  NOMOR : 0 7 /PRT/M/2009  NOMOR : 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009 NOMOR : 3   /P/2009 Tentang   Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi



25 April 2012

Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi

Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi :
download dokumen disini »

untuk dipedomani

20 April 2012

Daerah Dalam Angka Kab Wonosobo Tahun 2011



Berikut kami share link download Daerah Dalam Angka Kab. Wonosobo Tahun 2011



                 


Pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang maju, mandiri dan  sejahtera.  Untuk  mewujudkan  cita  cita  luhur  tersebut,  pemerintah  bersama masyarakat  dan  swasta  perlu  memperkuat  sistem  perencanaan,  mengefektifkan pelaksanaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan dalam semua bidang pemerintahan.

Sehubungan dengan itu diperlukan data yang akurat secara series,  antar sektor,  dan  antar  daerah  untuk  menyusun  kebijakan  perencanaan  yang partisipatif.   Salah  satu  dukungan  untuk  bahan  perencanaan  dan  evaluasi  maka disusunlah  buku  Wonosobo  Dalam  Angka Tahun 2011  ini  secara  series  per kecamatan dan sektor.

Kepada BPS  Kabupaten  Wonosobo  dan semua  pihak  yang  telah membantu menyusun buku ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga publikasi ini  bermanfaat  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak. Semoga Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  senantiasa  meridhoi  usaha  luhur  kita semua.

Baca juga:
 - Daerah Dalam Angka Wonosobo Tahun 2011
 - Daerah Dalam Angka Wonosobo Tahun 2010
 - Daerah Dalam Angka Wonosobo Tahun 2008



link Daerah dalam angka Kabupaten Wonosobo : 
1999 - 2001 - 2002 - 2003 - 20042005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

19 April 2012

Pemetaan Dan Penghitungan Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Wonosobo Tahun 2011


Pemetaan Dan Penghitungan Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Wonosobo Tahun 2011




SPM
INDIKATOR
ANALISIS

KEBIJAKAN

2
Rombongan Belajar dan Ruang Kelas
2.1
Rombongan Belajar SD/MI

Terdapat 21% sekolah yang belum memenuhi SPM. Rasio siswa per rombel tingkat kabupaten hanya 25,1 dan di 2 kecamatan rasio siswa per rombel lebih dari 32 yaitu Kecamatan Wonosobo dan Kertek, sementara 13 kecamatan yang lain rata-rata telah memenuhi SPM Rasio siswa Rombel.
1.       Pembatasan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk 110 SDN, 2 SDS, 1 MIN dan 4 MIS
2.       Penggabungan sekolah dasar negri.

2.2
Rombongan Belajar SMP/MTs

Terdapat 11% atau 11 sekolah yang belum memenuhi SPM. Rasio siswa per rombel tingkat kabupaten hanya 30.6 dan di semua kecamatan rasio siswa per rombel kurang dari 36. Masih ada SMP S dan MTS S yang rasio siswa per rombel kurang dari 16.
1.  Pembatasan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk 6 SMPN, 2 SMPS dan 3 MTsS.

2.3
Kecukupan Ruang Kelas SD/MI
Terdapat 9% sekolah memiliki rasio ruang kelas rombel kurang dari 1 atau belum memenuhi SPM. Masih ada sekolah kecil atau 17% sekolah memliki rasio siswa per rombel 16 atau kurang (SPM 2.1)
1.     Membangun RKB di sekolah yang rasio ruang kelas terhadap rombel kurang dari 0.833 dan memiliki rasio siswa rombel lebih dari 16. Untuk 11 SDN dan 3 SDS
2.  Multishift untuk sekolah yang memiliki rasio RK/Rombel 0.83 - <1 dan memiliki rasio siswa per rombel lebih dari 16. Untuk 14 SDN dan 3 MIS
2.4
Kecukupan Ruang Kelas SMP/MTs

Terdapat 34% sekolah memiliki rasio ruang kelas rombel kurang dari 1 atau belum memnuhi SPM. Distribusinya terdapat di 25 SMP N, 4 SMP S, dan 5 MTS S. Jumlah kekurangan ruang kelas sebanyak 109 ruang kelas.
Membangun RKB di sekolah untuk 25 SMPN, 4 SMPS dan 5 MTsS

2.5
Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SD/MI



2.5.1 Kursi Siswa
          SD/MI
Sebanyak 26% sekolah SD/MI kekurangan kursi siswa tersebar di 147 sekolah, jumlah kekurangan kursi sebanyak 4880 kursi.
3.       Pengadaan kursi siswa. 118 SDN, 2 SDS, 0 MIN dan 27 MIS



2.5.2 Meja Sisiwa  
          SD/MI
Sebanyak 12 % sekolah SD/MI kekurangan meja siswa tersebar di 63 sekolah, jumlah kekurangan meja sebanyak 700 meja.
4.       Pengadaan meja siswa untuk sekolah yang mengalami kekurangan meja siswa. 53 SDN, 2 SDS, 0 MIN dan 11 MIS



2.5.3 Papan Tulis
          SD/MI
Hampir semua sekolah memiliki papan tulis yang cukup atau memenuhi SPM tentang kecukupan papan tulis. Hanya ada 9 sekolah yang kekurangan papn tulis, jumlah kekurangan papn tulis sebanyak 16 buah.



5.       Membeli papan tulis untuk sekolah yang kekurangan. 8 SDN, 1 MIS


2.6
Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMP/MTs



2.5.1 Kursi Siswa
          SMP/MTs
Sebanyak 24% sekolah SMP/MTS kekurangan kursi siswa tersebar di 24 sekolah, jumlah kekurangan kursi sebanyak 3102 kursi.
Pengadaan kursi siswa. 10 SMPN, 7 SMPS dan 7 MTsS



2.5.2 Meja Siswa  
          SMP/MTs
Sebanyak 13% sekolah SMP/MTS kekurangan meja siswa tersebar di 13 sekolah, jumlah kekurangan meja sebanyak 1181 meja.
Pengadaan meja siswa. 5 SMPN, 5 SMPS dan 3 MTsS


2,7
Kelayakan Ruang Kelas SD/MI
Sebanyak 30% sekolah SD/MI memiliki ruang kelas tidak layak digunakan dalam proses pembelajaran atau tidak memenuhi SPM tersebar di 167 SD/MI dengan jumlah ruang kelas yang tidak layak sejumlah 364 ruang.
1.      Melakukan rehab ruang kelas rusak berat secara bertahap kpd 144 SDN, 1 SDS, dan 22 MIS
2. Setiap tahun dievaluasi daftar sekolah yang perlu direhab sambil menuggu hasil penggabungan sekolah.

2.8
Kelayakan Ruang Kelas SMP/MTs
Semua ruang kelas yang digunakan dalam keadaan layak, semua sekolah memenuhi SPM tentang ruang kelas.

3
Ruang Laboratorium SMP/MTs
3.1
Ruang Laboratorium SMP/MTs
Terdapat 39% sekolah SMP/MTS belum memiliki runag laboratorium IPA, tersebar di 39 sekolah 17 diantaranya adalah MTS S.
Membangun ruang lab IPA untuk 10 SMPN, 12 SMPS dan 17 MTsS.


4
Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah
4.1
Ruang Guru SD/MI
Sebanyak 15% sekolah belum memiliki ruang guru tersebar di 85 sekolah, 79 sekolah diantaranya di SD N. Sebagian sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang tidak digunakan.
1.   Membangun ruang guru untuk  54 SDN, 1 SDS, dan 5 MIS
2.  Konversi ruang kelas yang tidak digunakan menjadi ruang guru

4.2
Ruang Guru SMP/MTs
Sebanyak 11% sekolah belum memiliki ruang guru tersebar di 11 sekolah. Sebagian sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang tidak digunakan.
1.  Membangun ruang guru untuk 6 SMPN, 2 SMPS dan 3 MTsS.
2.    Konversi ruang yang tidak digunakan menjadi ruang guru

4.3
Sarana dan Prasarana Ruang Guru SD/MI

4.3.1 Kursi Guru
          SD/MI
Sebanyak 64% sekolah SD.MI kekurangan kursi guru tersebar di 359 sekolah dengan jumlah kekurangan kusi guru sebanyak 2325 kursi guru.
6.       Melakukan pengadaan kursi guru untuk sekolah-sekolah yang kekurangan kursi guru 320 SDN, 3 SDS, 1 MIN dan 35 MIS


4.3.2 Meja Guru
          SD/MI
Sebanyak 71% sekolah SD.MI kekurangan meja guru tersebar di 389 sekolah dengan jumlah kekurangan meja guru sebanyak 2638 kursi guru.
Melakukan pengadaan meja guru untuk sekolah-sekolah yang kekurangan meja guru.
347 SDN, 4 SDS, 1 MIN dan 37 MIS

4.4
Sarana Ruang Guru SMP/MTs

4.4.1 Kursi Guru
          SMP/MTs
Sebanyak 94% sekolah SMP/MTS kekurangan kursi guru tersebar di 93 sekolah dengan jumlah kekurangan kursi guru sebanyak 2666 kursi guru.

3. Melakukan pengadaan kursi guru untuk sekolah-sekolah yang kekurangan kursi guru. untuk 50 SMPN, 22 SMPS, 1 MTsN dan 20 MTsS.




4.4.2 Meja Guru
          SMP/MTs
Sebanyak 84% sekolah SMP/MTS kekurangan meja guru tersebar di 83 sekolah dengan jumlah kekurangan meja guru sebanyak 2579 kursi guru.
4. Melakukan pengadaan meja guru untuk sekolah-sekolah yang kekurangan meja guru. untuk 49 SMPN, 18 SMPS, 1 MTsN dan 15 MTsS.


4.5
Ruang Kepala Sekolah SMP/MTs
Sebanyak 10% sekolah belum memiliki ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruang guru tersebarb di 10 sekolahan.
5.       Membangun 10 ruang kepala sekolah. Kpd 5 SMPN, 3 SMPS, 0 MTsN dan 2 MTsS.

5
Ketersediaan Guru Kelas SD/MI
5.1
Kecukupan Guru Kelas SD/MI
Sebanyak 41% sekolah mengalami kekurangan guru kelas tersebar di 255 sekolah. Sementara 41% sekolah kelebihan guru kelas. Apabila dilihat rasio guru kelas rombel maka rasio di tingkat kabupaten 0,89, artinya di tingkat kabupaten Wonosobo masih kekurangan guru kelas, yaitu kecamatan Kejajar dan Wadaslintang sementara 12 kecamatan lain kekurangan guru kelas.
1.       Redistribusi guru untuk 193 SDN
2.       Rekrut guru 5 SDS dan 27 MIS
3.       Mutasi guru kelas dari sekolah yang kelebihan ke sekolah yang kekurangan

6
Kecukupan Guru Mata Pelajaran Kelas SMP/MTs
Di tingkat kabupaten terjadi kelebihan guru di semua mata pelajaran keculai mata pelajaran Ketrampilan/TIK. Di tingkat sekolah distribusi guru mata pelajaran juga tidak merata, ada sekolah yang kelebihan guru mata pelajaran sementara sekolah lain kekurangan guru mata pelajaran yang sama.

1.  Mutasi guru dari sekolah yang kelebihan ke sekolah yang kekurangan guru.
2.  Mobilitas guru mengajar di lebih dari satu sekolah untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu. Secara bertahap dimulai dari guru PNS harus memnuhi jam mengajar minimal 24 jam.
3.  Pengetatan penerimaan GTT sesuai dengan kebutuhan karena jumlah guru sudah berlebih.
4.  Retraining guru Matematika, IPA, dan IPS untuk mengajar Ketrampilan/TIK
7
Kualifikasi Guru SD/MI
7.1
Kualifikasi Guru SD/MI
Sebanyak 67% sekolah belum memiliki guru berkualifikasi S1 dalam jumlah yang cukup. Demikian pula dengan sertifikasi, 37% sekolah belum memiliki jumlah guru bersertifikat pendidik yang cukup.

1.  Memberi bantuan beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1. Jika di sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diberi beasiswa, maka memberikan beasiswa bagi guru di sekolah lain yang memiliki guru S1 cukup untuk dipindahkan ke sekolah yang kekurangan.
2.  Mengajukan sertifikasi guru di sekolah yang kekurangan guru serifikasi. Jika di sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diusulkan, maka mengajukan usulan untuk guru di sekolah lain yang memiliki guru sertifikasi cukup untuk dipindahkan ke sekolah yang kekurangan.
7.2
Sertifikasi Guru SD/MI
Sebanyak 29% sekolah belum memiliki guru bersertifikasi S1 dalam jumlah yang cukup. Demikian pula dengan sertifikasi, sebanyak 42% sekolah belum memiliki jumlah guru bersertifikat pendidik yang cukup.

1.  Memberi bantuan beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1. Jika d sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diberi beasiswa, maka memberikan beasiswa bagi guru di sekolah lain yang memiliki guru S1 cukup untuk dipindahkan ke sekolah yang kekurangan.
2.  Mengajukan sertifikasi guru di sekolah yang kekurangan guru sertifikasi. Jika di sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diusulkan, maka mengajukan usulan untuk guru di sekolah lain yang memiliki guru sertifikasi cukup untuk dipindahkan ke sekolah yang kekurangan.
8
Kualifikasi Guru SMP/MTS
Sebanyak 29% sekolah belum memiliki guru berkualifikasi S1 dalam jumlah cukup. Demikian pula dengan sertifikasi, sebanyak 42% sekolah belum memiliki jumlah guru bersertifikat pendidik yang cukup
1. Memberi bantuan beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1. Jika di sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diberi beasiswa, maka memberikan beasiswa bagi guru di sekolah lain yang memiliki guru S1 cukup, untuk dipindahkan kesekolah yang kekurangan
2. Mengajukan sertifikasi guru di sekolah yang kekurangan guru serifikasi. Jika di sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diusulkan, maka mengajukan usulan untuk guru di sekolah lain yang memiliki guru sertifikasi cukup untuk dipindahkan ke sekolah yang kekurangan.
9
Kualifikasi dan Sertifikasi Guru Matematika SMP/MTS
Untuk empat mata pelajaran pokok di SMP/MTS, setiap sekolah/ madrasah memerlukan 1 guru yang telah berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik. Sebagian sekolah belum memenuhi sebagian lainnya sudah, bahkan bebrapa sekolah memiliki lebih dari 1 guru yang memenuhi syarat S1 dan sertifikasi.
Mengajukan sertifikasi guru mapel tersebut yang sudah S1. Jika di sekolah tersebut tidak ada guru yang dapat diusulkan, maka mengajukan usulan untuk guru di sekolah lain yang sudah memnuhi SPM ini untuk dipindahkan ke sekolah yang belum memenuhi.

10
Kualifikasi Kepala Sekolah SD/MI
Baru 17,68% kepala sekolah yang memenuhi SPM berkualifikasi S1 dan bersertifikasi, masih banyak kepala sekolah yang belum S1 dan lagi belum bersertifikasi
Mengganti kepala sekolah secara bertahap melalui system periodesasi jabatan kepala sekolah dengan calon kepala sekolah yang sudah S1 dan bersertifikasi, sehingga semua kepala sekolah baru telah memenuhi kualifikasi S1 dan bersertifikat
11
Kualifikasi Kepala Sekolah SMP/MTs
Sebanyak 65,5% kepala sekolah sudah memenuhi SPM yaitu sudah S1 dan bersertifikasi, 21% sudah S1 tetapi belum bersertifikasi dan 14% kepala sekolah belum S1 semuanya berasal dari kepala sekolah SMP S dan MTS S.
Mengganti kepala sekolah secara bertahap melalui sistem periodesasi jabatan kepala sekolah, sehingga semua kepala sekolah baru telah memenuhi kualifikasi S1 dan bersertifikat.

12
Kualifikasi Pengawas
Sebanyak 48% pengawas sekolah sudah memenuhi SPM yaitu sudah berkualifikasi S1 dan bersertifikasi, 21% sudah S1 tetapi belum bersertifikasi, dan 28% belum berkualifikasi S1, walaupun sebagian sudah bersertifikasi.



Mengangkat atau mengganti pengawas yang pensiun dengan pengawas yang memiliki kualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik. Tidak ada implikasi dana.

13 s.d 18
Perhitungan dengan menggunakan proxy
(variable antara)





13
Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.
Kebutuhan peralatan IPA di SMP/MTS harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai peralatan IPA. Misalnya masa pakai adalah  tahun, maka  tahun sekolah tersebut harus menggantikan peralatan IPA dengan peralatan yang baru sebanyak satu set per sekolah.
Untuk memastikan setiap peralatan IPA terjaga kelengkapannya dan di setiap sekolalh juga tersedia dalam sejumlah satu set lengkap, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan peralatan IPA.
Pemenuhan Alat IPA = Jumlah SMP/MTs X (harga peralatan IPA) X 20%.                                                                   
14
Pengawas melakukan kunjungan ke satuan/ pendidikan
Dari dokumen Renstra Dikpora Kabupaten Wonosobo 2011-2015 diperoleh bahwa setiap tahun kegiatan workshop pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Alokasi anggaran setiap tahun ini disediakan untuk kegiatan ini.
Rata-rata kegiatan ini memerlukan biaya 200 ribu rupiah per sekolah, sehingga alokasi anggaran ini yang diperlukan adalah Rp 200,000 X jumlah sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) per tahun.

15
Setiap SD/MI menyediakan buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS untuk setiap peserta didik.
Hingga saat ini belum ada catatan tentang frekuensi kunjungan pengawas dan lama kunjungan ke sekolah. Kedepan, sekolah mencatat kunjungan pengawas baik fekuensinya maupun lama kunjungan. Setiap bulan minimal sekolah mendapat kunjungan pengawas satu kali selama tiga jam.             
Karena kunjungan pengawas ke sekolah menjadi bagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas, maka dinas tidak mengalokasikan dana untuk kunjungan ini.

16
16 Setiap SMP/MTs menyediakan satu set buku teks yang berisi buku teks siswa untuk mata pelajaran Agama, Seni Budaya, Muatan Lokal, dan Ketrampilan/TIK.
Kebutuhan buku teks SD/MI harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai buku teks. Misalnya masa pakai adalah 5 tahun sekolah tersebut harus menggantikan buku teks dengan buku yang baru untuk setiap siswa untuk mata pelajarn Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.
Untuk memastikan setipa buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS terjaga kelengkapannya untuk setiap siswa, maka berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan keempat buku teks tersebut.
Pemenuhan buku teks = Jumlah siswa SD/MI x (harga buku teks) x 20%. Harga buku teks ditetapkan Rp. 20,000 per buku teks.
17
17 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA
Kebutuhan buku teks SMP/MTs harus dipenuhi disetiap akhir masa pakai buku teks. Misalnya masa pakai adalah 5 tahun, maka setiap 5 tahun sekolah tersebut harus menggantikan buku teks dengan buku yang baru untuk setiap siswa untuk semua mata pelajaran.
Untuk memastikan setiap buku teks mata pelajaran terjaga kelengkapannya untuk setiap siswa, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan buku teks semua mata pelajaran.
Pemenuhan buku teks = Jumlah siswa SD/MI x (harga buku teks) x 20%. Harga buku teks ditetapkan Rp. 20,000 per buku teks.
18
18.1 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan.
Kebutuhan satu set peraga IPA di SD/MI harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai peralatan IPA. Misalnya masa pakai adalah 5 tahun, maka setiap 5 tahun sekolah tersebut harus menggantikan peraga IPA dengan peraga yang baru sebanyak satu set per sekolah.
Untuk memastikan setiap peraga IPA terjaga kelengkapanya dan di setiap sekolah juga tersedia dalam sejumlah satu set lengkap, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan peraga IPA.
Pemenuhan peraga IPA = Jumlah SD/MI x (harga peraga IPA) x 20%.
18
18.2 Setiap SD/MI memiliki 10 buku referensi.
Kebutuhan buku pengayaan  SD/MI harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai buku pengayaan. Misalnya masa pakai adalah 5 tahun, maka setiap  tahun sekolah tersebut harus menggantikan buku pengayaan dengan buku yang baru sebanyak 100 judul buku pengayaan per sekolah.
Untuk memastikan setiap buku pengayaan terjaga kelengkapannya, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan buku tersebut.
Pemenuhan buku pengayaan = 100 x (harga buku pengayaan) x  20%. Harga buku pengayaan ditetapkan Rp. 30,000 per buku.

18
18.3 Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan.
Kebutuhan buku referensi SD/MI harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai buku referensi. Misalnya masa pakai adalah 5 tahun, maka setiap 5 tahun sekolah tersebut harus menggantikan buku refernsi dengan buku yang baru sebanyak 10 judul buku referensi per sekolah.
Untuk memastikan setiap buku referensi terjaga kelengkapannya, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan buku tersebut.
Pemenuhan buku pengayaan = 10 x (harga buku referensi) x 20%. Harga buku referensi ditetapkan Rp. 30,000 per buku.

18
18.4 Setiap SMP/ MTs  memiliki 20 buku referensi.
Kebutuhan buku pengayaan SMP/MTs harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai buku pengayaan. Misalnya masa pakai adalah 5 tahun, maka setiap 5 tahun sekolah tersebut harus menggantikan buku pengayaan dengan buku yang baru sebanyak 200 judul buku pengayaan per sekolah.
Untuk mamastikan setiap buku pengayaan terjaga kelengkapannya, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan buku tersebut.
Pemenuhan buku pengayaan = 20 x (harga buku pengayaan) x 20%. Harga buku pengayaan ditetapkan Rp. 30,000 per buku.
IP 18.4 Setiap SMP/MTs memiliki 20 buku referensi.


Kebutuhan buku referensi SMP/MTs harus dipenuhi di setiap akhir masa pakai buku referensi. Misalnya masa pakai adalah  tahun, maka setiap 5 tahun sekolah tersebut harus menggantikan buku referensi dengan buku yang baru sebanyak 20 judul buku referensi per sekolah.
Untuk memastikan setiap buku referensi terjaga kelengkapannya, maka secara berkala (setiap tahun) dialokasikan seperlima (20%) anggaran untuk pemenuhan buku tersebut.
Pemenuhan buku pengayaan = 20 x (harga buku referensi) x 20%. Harga buku referensi ditetapkan Rp. 30,000 per buku.

Pemetaan Dan Penghitungan Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Wonosobo Tahun 2011