01 April 2012

Ringkasan Analisis Belanja Publik Pendidikan Daerah (Abppd) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011

Input Pendidikan Dasar di Kabupaten Wonosobo dilihat dari jumlah sekolah dan ruang kelas tidak mengalami kekurangan bahkan cenderung mengalami kelebihan. Kelebihan terjadi pada jumlah sekolah, tetapi dilihat dari jumlah ruang kelas yang layak pakai dan jumlah WC masih ada kekurangan. Input tenaga kependidikan baik guru kelas dan guru mata pelajaran juga mengalami kelebihan padahal beban mengajar guru dibawah standar. Di sisi lain input pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik seperti yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003, UU No. 14 tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
Output Pendidikan Dasar sudah baik dilihat dari angka tinggal kelas, angka putus sekolah, dan angka ketidaklulusan. Dilihat dari prosentase ketiga indikator tersebut memang kecil, namun bila dihitung nominal dikalikan dengan jumlah dana yang diperlukan adalah besar.
Outcome Pendidikan Dasar juga sudah baik dilihat dari APK, APM, dan Nilai UN yang ketiganya menunjukkan kecenderungan meningkat. Hanya saja untuk nilai UN Matematika dan Bahasa Inggris perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.
Pada tahun 2010 belanja pendidikan termasuk gaji mencapai 46 % dari APBD, namun bila tidak termasuk belanja gaji hanya 8 % saja. Sebesar 95 % belanja pendidikan adalah untuk belanja tidak langsung berupa gaji. Dibelanja langsung pun sebagian besar untuk belanja honorarium pegawai, yang pada tahun 2010 mencapai 93 % dan terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Sementara itu belanja modal, barang dan jasa hanya 7 %, dan selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan, berbanding terbalik dengan belanja pegawai.
Begitu besarnya dana pendidikan yang dipergunakan untuk menggaji pendidik namun ternyata terjadi kelebihan jumlah pendidik dengan beban kerja lebih rendah dari standar yang ditetapkan, hal ini menunjukkan tidak efisiennya dana pendidikan. Demikian pula apabila dilihat dari belanja langsung yang menunjukkan begitu kecilnya belanja modal, operasional barang, dan jasa yang jauh lebih kecil dari belanja pegawai maka hal ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan belum dipergunakan secara efektif dan memenuhi prinsip ekuitas.
Dengan demikian direkomendasikan untuk mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara maksimal serta melakukan penataan ulang pendidik untuk meningkatkan output dan outcome pendidikan. Belanja operasional pendidikan perlu dijaga agar tetap proporsional dibanding belanja pegawai sehingga proses pembelajaran yang berkualitas bisa dilaksanakan. Oleh karena itu efisiensi, efektivitas, dan ekuitas penggunaan dana pendidikan penting untuk dijaga.

0 comments:

Post a Comment